PATI – Penolakan warga terhadap rencana pendirian Yonif TP di kawasan hutan KHDPK Pati Utara terus menguat.
Masyarakat Desa Dumpil, Kecamatan Dukuhseti dan Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak menilai pemerintah telah keliru, apabila menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi pembangunan markas militer.
Gelombang kritik itu disampaikan dalam forum penolakan yang digelar LPHD Alas Tepi Nyawiji, Sabtu (18/4/2026).
Forum tersebut dipimpin Ketua LPHD Alas Tepi Nyawiji yang juga Kepala Desa Dumpil sekaligus Koordinator Semut Ireng, Sudarmadi.
Dalam kegiatan tersebut, warga juga didampingi Ketua Kelompok Tani Hutan Ragas Rejo, Selamet, serta Ketua Sinatah Berkah, Abdul Manan.
Mereka menegaskan bahwa kawasan KHDPK yang direncanakan menjadi lokasi Yonif TP merupakan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama petani.
Warga menyebut kawasan tersebut bukan lahan kosong, melainkan ruang ekonomi yang aktif dimanfaatkan setiap hari.
Mulai dari pertanian, perkebunan, hingga pengelolaan hasil hutan yang menopang kebutuhan rumah tangga warga.
“Kalau hutan ini diambil untuk Yonif TP, warga kehilangan lahan garapan. Ini sama saja merampas penghidupan masyarakat kecil,” ungkap salah satu warga dalam forum tersebut.
Masyarakat juga menambahkan bahwa lahan KHDPK Pati Utara telah masuk PIAP (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial).
Bahkan, kelompok tani hutan sudah mengajukan kawasan tersebut menjadi hutan sosial sebagai bentuk langkah legal, agar warga bisa mengelola hutan secara sah sesuai aturan pemerintah.
Menurut warga, program perhutanan sosial seharusnya menjadi prioritas, karena merupakan program nasional yang bertujuan memberikan akses ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
Dalam aksi itu turut hadir sejumlah unsur pemerintahan dan aparat keamanan, antara lain petinggi Desa Gesengan Suyanto, Wakapolsek Cluwak, Danramil Cluwak, serta pihak Kecamatan Cluwak yang diwakili staf kecamatan.
Dalam persiapan pembangunan Yonif TP bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga ancaman sosial. karena berpotensi memicu konflik baru di tengah masyarakat.
Mereka meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar mendengar aspirasi warga dan membatalkan rencana pembangunan Yonif TP di kawasan KHDPK Pati Utara.
Sudarmadi juga menekankan akan terus melakukan penolakan, apabila lahan tersebut tetap dipaksakan untuk kepentingan selain perhutanan sosial.(red)
