PATI – Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali memantik gelombang protes di wilayah Kabupaten Pati.
Ratusan nelayan dari wilayah pesisir turun ke pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/2026). menyuarakan keresahan mereka
Atas mahalnya BBM non-subsidi yang dinilai semakin jauh dari asas keadilan, maka aksi damai ini.
Massa nelayan menekankan bahwa harga solar non-subsidi telah menjadi beban berat bagi nelayan tradisional, yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.
Pemerintah belum benar-benar hadir melindungi sektor perikanan rakyat, yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.
Para nelayan menuntut adanya penyesuaian harga BBM khusus kapal nelayan, agar biaya operasional tidak terus melonjak.
Menurut mereka, kondisi saat ini membuat pendapatan menurun drastis, bahkan banyak nelayan terpaksa mengurangi frekuensi melaut. karena ongkos solar lebih besar dibanding hasil tangkapan.
Situasi ini memunculkan kritik tajam terhadap kebijakan energi nasional yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Nelayan mempertanyakan mengapa sektor yang menghasilkan pangan dan menjaga ketahanan pangan laut, justru harus berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Dia menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat.
“Aspirasi ini akan kita masukkan ke agenda nasional ke kementerian KKP, supaya bisa ditindaklanjuti.
Ada dukungan agar harga BBM ini sesuai dengan yang para nelayan inginkan,” ujar Chandra didampingi DPRD saat menemui peserta aksi.
Namun para nelayan menegaskan, janji tindaklanjut tidak boleh berhenti pada pernyataan seremonial.
Dia meminta langkah konkret, mengingat persoalan BBM sudah lama terjadi, dan terus berulang tanpa solusi nyata.
Chandra mengungkapkan pihak kementerian kelautan dan perikanan (KKP) telah memberikan respons positif, setelah menerima pemaparan dari Pemkab Pati.
“Respon KKP bagus dan mereka menerima. sudah kita jelaskan maksud tujuan para nelayan, sebagai dasar perhitungan sudah kita berikan perhitungan ekonomisnya,” lanjutnya.
Pemkab Pati siap mengawal perjuangan nelayan hingga ke jakarta, agar aspirasi tidak hanya menjadi catatan formalitas.
“Kita akan mengawal teman-teman nelayan untuk di Jakarta dan ke depan aspirasinya diterima oleh pemerintah pusat,” tambah Chandra.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa nelayan Pati menuntut perubahan kebijakan yang lebih realistis, dan berpihak pada sektor produktif.
Pemerintah pusat tidak lagi memandang perikanan sebagai pelengkap, melainkan kekuatan ekonomi yang harus dilindungi.(red)
