PATI – Penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) memicu keluhan serius dari sejumlah Kepala Desa se-Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
Mereka menilai kondisi keuangan desa saat ini semakin memprihatinkan, terlebih karena banyaknya program pemerintah
Yang harus dijalankan, namun tidak dibarengi dukungan anggaran yang memadai. Keluhan itu disampaikan Kepala Desa Pegandan, Sudarmono, saat ditemui wartawan di sela rapat koordinasi (rakor)
Para kepala desa se-Kecamatan Margorejo yang digelar di Balai Desa Muktiharjo, Kamis (2/4/2026).
Ia mengungkapkan bahwa anggaran desa yang sebelumnya dianggap cukup, kini mengalami penurunan drastis.
Sudarmono menyebut, dalam tahun anggaran berjalan, desanya hanya menerima sekitar Rp400 juta per tahun.
Padahal, kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahan desa terus meningkat seiring bertambahnya program – program pemerintah pusat, maupun daerah yang harus dilaksanakan hingga tingkat desa.
“Anggaran per tahun sekarang turun jadi Rp400 juta masih kurang. Banyak program pemerintah membuat susah untuk dilaksanakan.
Seperti sekarang program KDMP saja sudah satu miliar, terus sisa paling berapa ratus juta. Ini membuat pembangunan yang lain pasti nggak bisa,” kata Sudarmono.
Ia menilai, dengan kondisi seperti itu, pemerintah desa akan berada pada posisi sulit dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Sebab, program – program besar yang datang dari atas, seringkali dianggap sebagai kewajiban. sementara anggaran desa sendiri tidak mencukupi untuk membiayai semuanya.
Menurutnya, desa memiliki kebutuhan lain yang sama pentingnya, seperti perbaikan infrastruktur jalan, saluran irigasi pertanian
Penanganan banjir, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
“Kalau anggaran sudah habis untuk program besar, terus desa mau membangun apa? Padahal masyarakat juga butuh jalan bagus, butuh bantuan pertanian, butuh pelayanan cepat.
Tapi kalau dananya kurang ya bagaimana,” ungkapnya Kepala Desa Pegandan, Sudarmono dengan nada bijaksana.
Dia menegaskan, pihaknya tidak menolak program pemerintah. namun, berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih realistis dalam membuat kebijakan.
Sudarmono meminta agar ketika program besar diturunkan ke desa, harus diiringi dengan tambahan anggaran yang sesuai.
Di sisi lain, para kepala desa juga menilai penurunan ADD dan DD menjadi persoalan serius, karena desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat.
Apabila desa kekurangan anggaran, maka dampaknya bukan hanya pembangunan yang mandek, tetapi juga pelayanan publik bisa terganggu.
Kades Pegandan juga menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak ingin masyarakat menjadi korban dari kebijakan anggaran yang dinilai tidak seimbang.
Harapan kedepan, ada evaluasi segera. agar dana desa bisa kembali meningkat, atau minimal disesuaikan dengan kebutuhan di desa.
“Kalau terus seperti ini, pembangunan pasti lambat. Program pemerintah banyak, tapi anggaran turun. Ini yang harus dipikirkan bersama,” tuturnya.
Keluhan para kepala desa ini menjadi sorotan, karena menggambarkan tekanan besar yang dialami pemerintahan desa
Di tengah tuntutan program besar, sementara kemampuan anggaran justru terus menurun. Mereka menilai, jika kondisi tersebut dibiarkan
Maka pembangunan desa berpotensi mandek, dan pelayanan masyarakat bisa terdampak luas.(red)
