SEMARANG – Jawa Tengah kembali menjadi sorotan nasional, setelah seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng kompak menandatangani Pakta Integritas
Dalam agenda dialog antikorupsi yang digelar di grhadhika bhakti praja, Semarang, Senin (30/3/2026).
Kegiatan yang melibatkan komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini.
Dianggap sebagai momentum penting, untuk menegaskan arah baru pemerintahan daerah yang lebih bersih, profesional dan transparan.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyatakan bahwa penandatanganan pakta integritas bukanlah sekadar acara formalitas.
Ia menyebut, dokumen tersebut merupakan komitmen moral dan politik yang wajib diwujudkan dalam kebijakan nyata, khususnya dalam pengelolaan APBD serta proses pengadaan barang dan jasa.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah juga menegaskan kesanggupan untuk menutup celah penyimpangan anggaran
Menolak segala bentuk suap, gratifikasi hingga pemerasan yang selama ini kerap menjadi “tradisi gelap” di berbagai daerah.
Sorotan penting lainnya adalah komitmen untuk menjaga proses promosi jabatan, rotasi ASN, hingga rekrutmen pegawai
Agar terbebas dari permainan uang. Hal ini dinilai krusial karena sektor tersebut sering menjadi pintu masuk praktik KKN yang sistematis.
Selain itu, penguatan pengawasan internal pemerintahan juga ditekankan sebagai langkah strategis pencegahan sejak dini.
Para kepala daerah bahkan menyatakan siap melaporkan indikasi penyimpangan serta bersedia menerima sanksi hukum bila terbukti melanggar”, kata Plt. Bupati Pati didampingi Ketua DPRD, H. Ali Badruddin, S.E kepada wartawan, Senin (30/3/26).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menambahkan, bahwa dialog antikorupsi ini adalah bentuk peringatan terbuka bagi seluruh pejabat, agar tidak bermain-main dengan anggaran rakyat.
Dia meminta seluruh kepala daerah tidak lagi berlindung di balik nama institusi.“Kalau ada yang korupsi, itu tanggung jawab pribadi. Saya tidak akan melindungi siapa pun,” tutur Gubernur Jateng.
Forum tersebut pun dinilai menjadi alarm nasional, bahwa Jawa Tengah sedang mempersiapkan reformasi birokrasi lebih serius dengan dukungan langsung dari KPK.(red)
