PATI – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pati kian memanas. Setelah banyaknya keluhan masyarakat mencuat, kini muncul ultimatum keras dari Wakil Ketua I DPRD Pati, H. Hardi.
Tak hanya sekadar pengawasan, H. Hardi menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbukti menyimpang.
“Jangan jadikan program ini bancakan. Ini untuk rakyat, terutama anak-anak kita,” tegasnya, Rabu (18/3/2026).
Mandat dari DPD Gerindra Jawa Tengah, yang ia terima menjadi dasar kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mitra SPPG di wilayah Pati.
Isu yang berkembang di lapangan tidak main -main. Selain kualitas makanan yang dipertanyakan, muncul juga dugaan permainan dalam distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.
H. Hardi menyebut, pihaknya tidak akan segan memberikan rekomendasi blacklist bagi SPPG yang melanggar aturan.
Langkah ini diambil, demi menjaga kredibilitas program nasional. Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Kami akan cek langsung. Kalau ada pelanggaran, langsung kami tindak,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Pati kepada wartawan
Masyarakat kini menaruh perhatian penuh terhadap langkah ini. Harapan besar muncul, agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan rakyat.(red)
