PATI – Polemik rencana pendirian KDMP di wilayah Desa Sukobubuk, Kabupaten Pati, kembali menjadi perhatian publik. Sabtu (28/3/2026).
Suasana desa memanas setelah warga menilai pemerintah desa terlalu gegabah, dalam menentukan lokasi pembangunan tanpa komunikasi yang jelas
Awalnya, program KDMP dipandang sebagai bagian dari pembangunan desa. “Namun, di lapangan situasi justru berbalik.
Alih-alih disambut antusias, proyek tersebut memicu kegaduhan, hingga memunculkan ketegangan antar kelompok masyarakat.
Kondisi itu dipicu oleh rapat internal yang digelar bersama tokoh masyarakat, BPD, RT/RW, LMDH, serta perangkat desa.
Dalam forum tersebut, kritik mengalir deras. Banyak pihak menilai bahwa pemerintah desa tidak memberikan ruang diskusi terbuka sejak awal, terutama terkait penentuan lokasi.
Warga merasa keputusan pembangunan KDMP terkesan diputuskan sepihak. Nama lapangan desa mencuat sebagai lokasi utama
Padahal selama ini, lapangan dianggap sebagai ruang publik bersama. tempat kegiatan sosial, olahraga, dan berbagai agenda kemasyarakatan berlangsung.
Tak sedikit warga menyebut rencana tersebut sebagai bentuk “perampasan ruang rakyat”. Lapangan desa yang seharusnya dijaga fungsinya, hampir berubah menjadi lahan proyek tanpa adanya kesepakatan yang kuat.
Situasi makin panas, ketika dalam rapat tersebut terungkap bahwa sebagian besar masyarakat ternyata tidak memahami detail rencana pembangunan KDMP.
Banyak warga mengaku baru mengetahui lokasi sebenarnya, setelah isu tersebut ramai diperbincangkan.
Tekanan yang semakin kuat akhirnya membuat Kepala Desa Sukobubuk, Saman menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Ia mengakui adanya miskomunikasi dan menyatakan rencana lokasi awal akan dialihkan.
“Untuk ke depan, pihak desa akan mengalihkan lokasi pembangunan KDMP,” ujar Saman kepada wartawan.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa pemerintah desa mulai menyadari, bahwa keputusan tanpa keterbukaan hanya akan menimbulkan konflik.
Saman menambahkan, bahwa keresahan warga sudah meluas, sehingga pemerintah desa tidak ingin masalah ini terus berkembang menjadi perpecahan.
Dia juga memastikan akan digelar musyawarah desa secara resmi, sebagai wadah pengambilan keputusan yang lebih transparan.
“Permintaan maaf kami haturkan bagi warga. Jika kemarin lokasi KDMP di lapangan, nanti ke depan kami alihkan,” tambahnya.
Polemik ini menjadi cermin bahwa pembangunan desa bukan hanya soal proyek dan anggaran, tetapi juga soal kepercayaan publik.
Jika pemerintah desa tidak membangun komunikasi yang sehat, maka proyek sebesar apa pun akan berubah menjadi pemicu konflik.
Masyarakat berharap langkah musyawarah desa nantinya benar-benar dilakukan secara terbuka, bukan sekadar agenda formal
Dalam meredam tekanan masyarakat yang sudah terlanjur marah, karena kecewa.(red)
