PATI, detikdeadline.com I – Dinamika dunia politik di tanah air saat ini dikhawatirkan oleh Ali Badrudin selaku Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pati. Semua itu, memang sering memicu kecurangan dan konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 November yang akan datang.
Itu pun, ia lantas mewanti-wanti kepada penyelenggara Pemilu seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar netral dalam menjalan tugasnya.
Sebab dirinya khawatir konflik politik yang terjadi di tingkat pusat berimbas ke daerah. “Disisi lain, kekhawatiran ini tidak dilandasi adanya koalisi besar partai politik di tingkat pusat yang dikhawatirkan akan menciderai nilai-nilai demokrasi.
”Kami menghimbau kepada jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pati dalam melaksanakan penyelenggara harus adil, netral dan baik.
Begitu pun Bawaslu Pati agar benar-benar menjadi wasit yang baik dan tegas. Bila ada satu dari paslon melanggar aturan ya harus ditindaklanjuti,” kata Ali Badrudin saat di wawancarai awak media, Senin (23/9/24).
Ketua DPRD Pati mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu untuk bisa menjaga kondusifitas Pilkada. Mengingat keikutsertaan beberapa pejabat seperti kepala desa dalam kampanye politik praktis untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Menurutnya, keterlibatan Kepala Desa dan perangkat desa sangat tidak etis dan memicu pelanggaran etika. Tentunya dengan adanya pengawasan bersama serta tindakan tegas bagi para pelanggar.
Ali meyakini Pilkada kali ini bisa berjalan kondusif dan melahirkan pemimpin yang amanah bagi Kabupaten Pati setidaknya untuk lima tahun ke depan
”Saya meyakini, penyelenggaraan yang baik, independen dan adil akan menjadikan Pilkada berkualitas menghasilkan pemimpin bijaksana serta amanah bagi rakyat”, imbuh Ketua DPRD Pati.
Besar harapan saya kedepan agar netralitas harus dijaga dan tidak ada intimidasi selama masa kampanye berlangsung dan kini masyarakat pun sudah bisa memilih mana pemimpin yang cocok untuk Pati lebih baik lagi.
Termasuk para ASN (Aparatur Sipil Negara) juga diminta oleh PDI perjuangan ini untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis untuk memenangkan salah satu calon.
“Meski ASN punya hak pilih, mereka tidak serta merta bisa terlibat dalam dunia politik begitu saja. Pose jari saja dilarang, apalagi turut serta, kan sangat tidak boleh,” tegasnya.(red)
